MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh menegaskan, semua pihak hendaknya tidak memaksakan memperoleh hasil Ujian Nasional (UN) lulus 100 persen.
Menurutnya, UN akan lebih baik jika dilaksanakan jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sudah menjadi rahasia umum, sebagai hajat tahunan, UN seringkali dijadikan "alat" untuk mencerminkan prestasi politik. Khususnya politik pemerintah di daerah (Pemda).
"Memasang target boleh saja, tapi jangan dipaksa lulus 100 persen. Jangan sampai Pemda menghalalkan segala cara, dan UN harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agar kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Nuh, Minggu (8/4/2012), di Makassar.
Berkaca dari tahun lalu, hasil kelulusan UN telah mencapai di atas 95 persen. Baginya, hasil itu merupakan prestasi bersama dan tidak perlu dipaksakan mencapai hasil 100 persen.
"Saat ini target kelulusan bukan yang utama, karena hasilnya sudah cukup baik. Biarkan pelaksanaan UN berjalan alami," ujarnya.
Pernyataan serupa juga dilontarkan Pembantu Rektor I Universitas Haluoleo (Purek I Unhalu), La Sara. Ditemui sehari sebelumnya di Unhalu, Kendari, La Sara mengatakan, target 100 persen untuk kelulusan UN merupakan ancaman bagi kredibilitas UN.
Menurutnya, target 100 persen yang dipasang akan memicu Pemda melakukan intervensi pada pelaksanaan dan hasil UN tersebut.
Ia beralasan, hasil kelulusan UN sering digunakan sebagai prestasi pemerintahan. Jika tidak tercapai, maka akan berdampak pada perolehan suara di pemilihan selanjutnya.
Sekaligus di dalamnya ada ancaman dimutasikannya guru-guru yang dinilai tidak berhasil meluluskan siswanya di suatu sekolah.
"Jangan usahakan siswa lulus 100 persen. Itu jelas intervensi. Semua sekolah selama masih ada di bawah kepala daerah pasti akan sulit independen. Kita bicara peningkatan mutu, tapi ada orang yang terancam hidupnya," kata La Sara.
Terus gmn solusinya PAK Menteri ?
BalasHapus